 |
| Gambar ratusan tenaga honorer database saat gelar pertemuan dengan pemerintah daerah di Marante beberapa waktu lalu , untuk menanyakan tenaga siluman. |
TORAJAKUNEWS COM,RANTEAPO-Ratusan tenaga honorer yang masuk database di Kabupaten Toraja Utara, kecewa dengan proses seleksi yang tidak sesuai dengan aturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI.
Pasalnya,proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada gelombang kedua ini, ratusan tenaga Siluman yang dinyatakan Lolos seleksi, sementara mereka tidak perna mengabdi sebagai tenaga honor .
Kekecewaan mereka tersebut sudah di laporkan keberbagai instansi,diantaranya ke DPRD Kabupaten Toraja Utara,Ke Polres Toraj Utara ,Bupati Toraja Utara, Sekda, Inspektorat dan ke Kepala BKSDM.Namun hasilnya masih nihil.
Mewakili rekannya sesama tenaga honorer Kabupaten Toraja Utara,Eny sapaannya Minggu,20 Juli 2025 katakan ini tidak adil ,kami yang terdaftar di database tidak lolos.Sementara orang yang tidak terdaftar di database alias tenaga Siluman lolos .
"Kami berharap kepada pemerintah,agar ditindaklanjuti tenaga siluman ini ,agar bisa digugurkan. Khususnya yang mengisi daftar riwayat hidup (DRH) untuk pengurusan nomor induk pegawai (NIP)."harap Eny dan rekan-rekannya.
Dirinyapun juga berharap agar yang masuk dalam database ini , untuk bisa diperhatikan oleh pemerintah.Karena ada yang sudah mengabdi dari tahun 2005 statusnya Kategori dua (K2) tapi tidak lolos , dikalahkan oleh tenaga Siluman ini .
"Heran juga proses seleksi ini ,ada teman kami yang nilainya 520 tapi tidak lolos,sementara tenaga siluman ini nilainya 200 lebih mala lolos.Apa kelebihan dari tenaga siluman ini? sementara di BKN diprioritaskan lolos yang terdaftar dalam database," tegas Eny .
Lanjut Eny,Dari data kami ,ada 138 tenaga siluman yang lolos. Dan informasi dari inspektorat, ada 31 orang yang sudah ditemukan memang tenaga siluman,dan bahkan sudah ada satu orang tenaga Siluman mengundurkan diri setelah ketahuan.
"Kekecewaan kami yang masuk database ini, sangat kecewa dengan oknum Kepala OPD yang terindikasi memberikan surat keterangan palsu kepada tenaga siluman bahwa perna mengabdi sebagai tenaga honor padahal tidak perna," kata Eny.
Dirinyapun bersama ratusan rekan-rekannya ,berharap agar Pemerintah daerah (Pemda) dan Aparat Penegak Hukum (APH) agar betul-betul serius dalam menyikapi tenaga Siluman ini.
"Kami berharap agar Pemda dan Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Polres Toraja Utara, betul-betul serius memeriksa oknum-oknum yang bermain dalam memberikan surat keterangan palsu kepada tenaga siluman ini," pungkasnya.(*)
